Minggu, 29 Maret 2015

T. Wijaya
Kau Tidak Mampu Membeli Tuhan
 T. WIJAYA

Meskipun tubuhmu membayangi
Bumi, kau tidak mampu membeli Tuhan.
Kekuasaanmu tidak lebih kesepianmu di masa kecil.
Seperti kami yang tumbuh di sela-sela dinding berlumut. 
Gelap dan dingin.

Jangan coba menawar Tuhan
Daya belimu angin

Kami terus bertambah. Gelap dan dingin.
Berjalan berdesakan ke dapur umum.
                                                
Tuhan tersenyum melihat bayanganmu mengurung Bumi.

2015

Sabtu, 28 Maret 2015

Jangan Kau Gigit Jari Kakiku!

Lukisan Anarkhisme by Google
TUHAN menciptakan minyak, gas, dan energi, untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi semua makhluk hidup di negeri ini. Bukan untuk dikuasai sekelompok orang. Sejumlah tokoh lintas agama pernah mengingatkan, bahwa sistem perdagangan WTO tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Tidak syariat. Karena tidak ada keadilan yang diperoleh rakyat kecil selaku bagian dari bangsa Indonesia.

Mau ilmu dan teori mana pun, liberalisasi migas hanya menguntungkan negara dan pemilik modal (kapital). Liberalisasi di sektor apa pun akan menggilas rakyat kecil. Di balik kebijakan Jokowi meliberalisasikan harga migas dan energi, atas desakan IMF, World Bank, dan sekutu Neolib lainnya, semakin pahamlah kita, kemana arah keberpihakan pemimpin kita ini.

Sementara di bagian hulu, sistem tata kelola migas masih dikuasai para mafia dalam dan luar negeri. Ironisnya lagi, biaya cost index pengolahan dan pengelolaan, baik yang diserahkan kepada investor domestik maupun investor asing, dibiarkan terus membengkak dan menggerogoti anggaran negara.

"Kebijakan pemerintah itu, harus dilawan dan dihentikan. Negeri ini bukan milik sang pemangku kebijakan. Negeri ini bukan milik pemegang kekuasaan. Negeri ini milik kita semua, rakyat Indonesia. Kekayaan di laut, darat, dan udara milik kita. Dan, kamu para pemegang kuasa rakyat, berhentilah merampok negeri ini!"

Nah, itulah kemarahan kawanku, pagi ini. Aku cuma bilang, boleh marah tapi jangan kau gigit jari kakiku...hehehe!

Kemiling, 28 Maret 2015

Selasa, 24 Maret 2015

Noktah 

dirimu menjadi pertama setelah aku. tetapi bukan pemilik tafsir sejati. ranting-ranting patah seketika sajakmu terkubur. aku pasti menunggu dahan tumbuh di pohonmu. meski udara semakin sesak dan mengimpit ruang cahaya. sebentar lagi daun jatuh. bukan karena airmata. kita menjadi pertama menisik lubang-lubang tersobek waktu. harusnya dipahami, kita hampir melewati batas kenyataan. biarlah dunia menyelesaikan jati dirinya secara bersahaja. -- Conie Sema

Pal 10, Kemiling, September 2014
Puisi Pesisir Musi

Mulailah menyisir kembali rambut putihmu. Kau tidak terlalu tua dalam waktumu. 
100 tahun hanya perjalanan singkat untuk hidup yg sebenarnya. Bila saja kau ingat 
epik di pesisir musi dan kenangan musim bunga di kotamu. Ternyata kita lebih dulu 
menyepi dari kekacauan arus sungai menjadwal datangnya hujan. 
Di atas perahu nelayan, matahari terus membakar kemarahan. Jangan menyerah! 
Kita tak pernah mati dalam hitungan waktu. Kita tak pernah kalah oleh  keberingasan
kota. Nyanyikan kembali epik terakhirmu. Aku siap berteriak sampai seribu tahun! 
-- CONIE SEMA

6 Maret 2014
Kabut Ujung Musim Hujan

Minggu, 22 Maret 2015

kolom



Jeju
Oleh Conie Sema

LELAKI tua yang mengaku bernama Kim Suok-Beom, baru saja pergi. Ia sempat menyapa kami sesaat dalam bahasa ibunya. Melalui seorang penerjemah, kami bisa lancar berkomunikasi dengan kakek berusia 71 tahun itu. Menanyakan banyak hal tentang dirinya dan sejarah kampungnya.

Kakek Kim adalah salah seorang eksodus yang baru dua tahun kembali ke kampungnya, Pulau Jeju. Setelah 53 tahun hidup di wilayah pelarian penduduk Jeju, sebuah perkampungan di kawasan Osaka, Jepang. Kim meninggalkan Jeju, pasca peristiwa pemberontakan penduduk terhadap pemerintahan Korea Selatan, 3 April 1948. Peristiwa berdarah yang menelan puluhan ribu jiwa warga Jeju itu, tak pernah hilang dari ingatan Kim.

Sesekali ia terdiam. Matanya menengok ke langit. Mengingat kejadian yang begitu sadis. “Mereka membakar rumah kami,” ucapnya pelan. “Kami melarikan diri. Saya dan adik perempuan saya, terpencar dengan bapak dan ibu. Kami dan ratusan orang lainnya mencari tempat yang lebih aman untuk berlindung. Sementara bapak dan ibu masih bertahan di kampung,” tambahnya.  

Di usianya sekitar 16 tahun masa itu, Kim tidak dapat berbuat banyak. Ia bersama adiknya akhirnya ikut dengan rombongan pelarian lainnya, menuju wilayah perbatasan Korea-Jepang. “Saya ingat waktu itu akhir Agustus ’48. Menurut paman saya, suasana sudah semakin kacau. Pasukan militer dengan kekuatan penuh menyerang desa-desa pemukiman penduduk. Menyeret para pemuda untuk dibunuh. Menculik gadis-gadis untuk diperkosa beramai-ramai.”

Sampai lima tahun lebih Militer Korea Selatan terus memburuh warga Jeju yang mereka klaim sebagai anggota Partai Buruh Korea. “Perburuan disertai pembantaian!” tegas Kim. "Mereka menakut-nakuti penduduk bahwa siapa pun baik anggota atau pendukung Partai Buruh adalah komunis. Mereka musuh Negara. Harus dipenjara atau ditembak mati," jelasnya.  

Mendengar cerita Kakek Kim, aku teringat dengan peristiwa  30 September 1965. Yang disebutkan sebagai Peristiwa G30S PKI, Pemberontakan atau kudeta PKI (Partai Komunis Indonesia). Banyak kemiripan. Terutama pasca kejadian pemberontakan. Masa penumpasan dan perburuan para anggota atau pendukung PKI. Jika di Jeju disebutkan sekitar 60 ribu orang menjadi korban pembantaian massal, di Indonesia disebutkan ratusan ribu lebih rakyat penjuru negeri, tewas dibantai militer Orde Baru.

Dalam penumpasan PKI, Orde Baru menggunakan tangan-tangan ulama dan kelompok kanan anti komunis, pemerintah Korea juga menggunakan organisasi sayap kanan yang anti komunis. Bersama Perkumpulan Pemuda Barat Daya yang didukung organisasi kepolisian, mereka menggempur pemberontak Jeju.

Begitu pun kehadiran Amerika Serikat di balik peristiwa tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan menandatangani Dokumen Kapitulasi Jepang, 2 September 1945, Semenanjung Korea diduduki oleh Militer Uni Soviet  (Tentara Merah) dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dua negera ini berbagi jatah. Amerika mengambil wilayah Korea Selatan, dan Uni Soviet mengambil wilayah Korea bagian utara.

Di selatan Amerika membentuk pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Syngman Rhee. Sementara di utara, diperintah oleh Partai Buruh Korea Utara di bawah kepemimpinan Presiden Kim Il-sung.

Pembelahan semenanjung Korea inilah yang menuai protes rakyat Jeju. ditambah lagi ketika pemerintah pro Amerika itu mendirikan kantor Badan Persiapan Pendirian Negara Korea di Pulau Jeju. Penduduk Jeju menggelar unjuk rasa menuntut penyatuan Semenanjung Korea, dan pendirian sebuah negara Korea merdeka dan berdaulat. Dari unjuk rasa ini enam orang penduduk tewas terkena tembakan yang dilepaskan aparat kepolisian ke kerumunan massa.

Penduduk Jeju lalu melakukan pemogokan umum. Akhirnya Kantor Pemerintah Militer Angkatan Darat Amerika di Seoul, mengirim perwira kepolisian dan pemuda sayap kanan ke Pulau Jeju, mereka melakukan teror yang akhirnya pecah pemberontakan penduduk Jeju. Mereka didukung Partai Buruh Korea Selatan.

Kakek Kim, adalah satu dari sekian banyak tokoh kesaksian peristiwa getir itu. Ia adalah salah satu Zainichi Korea -- sebutan penduduk eksodus Jeju yang menetap di jepang. Kim pulang ke tanah airnya. Di usia senjanya, Kim ingin menuntaskan kerinduan kepada kampung halaman, kepada kebun dan kedua bapak dan ibunya. Kim ingin mati dan dikubur di tanah kelahirannya.

Tetapi mimpi dan kerinduan lelaki tua itu, hanya tinggal mimpi. Jeju bukanlah Jeju yang dahulu. Keramahan penduduk dan pesona keindahan pulau itu, kini bukan lagi miliknya. Jeju telah menjadi pulau sorga. Pulau industri pariwisata yang meraup miliaran bahkan triliunan won, bagi pemerintah Korea Selatan.

Kakek Kim tidak pernah tahu lagi identitas kampung dan keluarganya. Jangankan bertemu bapak dan ibu tercinta, kuburan mereka pun tak akan pernah dijumpainya. Pulau yang terletak sebelah selatan Semenanjung Korea itu, menjadi sepi dan asing bagi Kim. Jeju telah dipenuhi ornamen-ornamen budaya dan sejarah yang terbingkai berbagai atribut kepentingan politik dan ekonomi negara. Menjadi  "Monuments To An Elegy" syair pilu yang tersisa di monumen duka Hallasan atau Gunung Halla, akibat pragmatisme negara.


Lelaki bongkok itu, menyusuri sebuah theme park bernama Jeju Loveland, sebuah taman wisata yang dipenuhi puluhan patung bugil beraneka pose. Kim hanya tersenyum sendiri memandangi tubuh-tubuh telanjang yang berserakan di setiap pojok taman. Ia tahu kalau karya tangan seniman Honglk University Seoul itu, bukan peradaban Jeju.

Sore itu, udara lebih dingin dari kemarin. Kim terpaku menatap laut dan karang. Batu-batu yang diam. Seakan ingin kembali menyelam ke dasar laut mencari abalon dan kerang. Selama berabad-abad, penduduk Jeju dijuluki sebagai yukgoyeok (pekerja keras) yang mengerjakan berbagai pekerjaan berat untuk hidup, seperti menyelam ke dasar laut, membangun pelabuhan, beternak, membuat kapal dan bertani.

“Kebahagian itu kecil seperti butir pasir, sementara kesedihan itu sebesar batu karang,” ujar Kim pelan sambil berlalu meninggalkan kami. Kalimat Kim seperti hendak mengingatkan kembali falsafah kehidupan rakyat Jeju. Tabah dan mampu bertahan dalam situasi sesulit apa pun. ***

Jeju, Maret 2012


Sketsa Kwoloon
Oleh Conie Sema

DALAM kedinginan 13 derajat Celsius, aku melihat Resya tak ubahnya sebagai manusia baru yang mengenali kembali riwayat negerinya Indonesia. Henry hanya tersenyum melihat tubuhku menggigil digulung udara dingin pagi itu, di Kowloon.

Aku kenal Henry delapan tahun lalu, di sebuah seminar di Jakarta. Dua tahun kemudian kami bertemu lagi di Bangkok. Resya sendiri teman kuliah, sudah lama menetap di Pulau Hongkong sejak bersuamikan warga negara Hongkong. Ia bekerja di sebuah perusahaan jasa wisata.

“Pasca rejim otoriter runtuh, Indonesia membelok arah dari transisi demokrasi ke transisi menuju neoliberalisme dan demokrasi pasar," kata Resya. Negara mulai diatur kekuasaan oligarki pasar, tambahnya.

Ucapan Resya itu meluncur, menyelah percakapanku dengan Henry Tang, kawan diskusi selama dua pekan liburan di Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong. Aku dan Henry baru saja membahas sejarah pelaut Portugis Jorge Alvares, yang menjadi orang Eropa pertama mengunjungi Hongkong.

“Demokrasi yang berpihak kepada rakyat, memang jalan panjang,” tanggap Henry. “Karena demokrasi tak selalu memenangkan kekuasaan rakyat,” ujarnya menanggapi Resya. Ungkapan Henry, mengusik pikiranku berkaitan proses demokratisasi di Indonesia. Aku sedikit bingung membicarakan negeriku. Apa lagi melihatnya dari pulau kecil yang lama dikuasai Britania Raya itu.

Hongkong memiliki salah satu pelabuhan bongkar muat terbesar di dunia. Sebetulnya sudah lebih dulu mengenal sistem perdagangan dan jasa lintas negara. Sejak era perdagangan kapitalisme Portugis ke era ekonomi liberalisme, hingga neoliberalisme sekarang ini. Mereka tentu lebih dulu memahami sistim perdagangan pasar bebas.

Ekonomi pasar bebas mulai bergulir awal berkuasa Ronald Regan di AS, dan Margaret Thatcher PM Inggris tahun 1980 lalu. Keduanya menggerakkan kebijakan privatisasi dan penjualan aset sektor pelayanan publik kepada swasta. Sektor-sektor publik yang ditangani pemerintah lewat BUMN, diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan pasar. Kedua tokoh itu menganggap negara tidak untuk menjamin kesejahteraan umum, memberikan bantuan kepada mereka yang tidak produktif dengan alasan apa pun. Makanya negara  melakukan pemotongan subsidi. Juga beban pengeluaran sosial dan tunjangan kesejahteraan.

Karena tindakan mereka itu, para analis percaya bahwa kedua tokoh itulah yang menjadi pelopor bergesernya kebijakan ekonomi ordo liberalisme klasik menjadi ordo neoliberalisme di Eropa dan Amerika. Kebijakan itu kemudian ditiru oleh negara-negara lain, tak terkecuali negara-negara Asia.

Sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia setelah melihat success story ”macan-macan ekonomi Asia” seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan, mulai membuka pasar domestiknya. Mempraktekkan kapitalisme pasar bebas. Hal itu juga mungkin dipicu rasa frustasi dengan sedikitnya hasil yang diperoleh dari kebijakan ekonomi tertutup dan substitusi impor.

Asumsi neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi akan optimal, jika dan hanya jika lalu lintas barang atau jasa atau modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalisasi itu akan terjadi bila digerakkan oleh konsep ’Homo Economics’, yaitu barang atau jasa atau modal dimiliki dan dikuasai oleh orang-perorang, menjadi kekuatan untuk tujuan akumulasi laba pribadi sebesar-besarnya. Sehingga ”Private Property” (kepemilikan pribadi) pun menjadi absolut. Tanpa tanggungjawab peran sosial apapun juga termasuk negara. Akibatnya, keserakahan pun dimaklumkan sebagai sesuatu yang baik.

Mengubah kebijakan ekonomi walfare state ke ekonomi neoliberalisme hanyalah mengembalikan semangat ajaran kapitalisme murni seperti pada awal masa revolusi industri di Inggris. Bagi mereka kebebasan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah, akan membawa kemakmuran.

Aku dan Henry, ketika di Bangkok, pernah mendiskusikan siasat negara neolib masuk ke negara berkembang. Mereka menggerakkan mesin-mesin neoliberalisme; IMF, Word Bank, CGI, Paris Club dan sebagainya. Metodenya tiga tahap: privatisasi, liberalisasi, dan pasar bebas.

Kemudinya digerakkanlah WTO. Lewat lembaga ini, negara-negara kapitalis mempromosikan atau lebih tepatnya memaksakan privatisasi, liberalisasi dan pasar bebas kepada negara-negara lain. Metode mereka pakai guna melegalkan ketiga kebijakan di atas, antara lain dengan investasi asing, demokratisasi, tekanan ekonomi, tekanan politik, utang luar negeri sampai tekanan militer. Seperti dilakukan terhadap Afghanistan dan Irak.

Dapat diterima ungkapan Henry bahwa demokrasi tak selalu memenangkan kekuasaan rakyat. Bahkan, demokrasi hanya meneruskan kekuasaan lama yang berseragam baru. Kehidupan politik tetap berjalan muram. Demokrasi tak jarang 'memangsa' aktivis dan partisipannya ke dalam jaring-jaring kapitalisme. Mereka lebur dalam kehidupan pragmatis cukong-cukong besar. Menjerumuskan para pejuang demokrasi ini ke dalam kehidupan yang begitu prevate, konsumtif, bahkan hedonik.

“Jadi, kekuatiran Resya atas ancaman demokrasi pro pasar di Indonesia, bukanlah kekuatiran yang tidak beralasan,” kata Henry.

“Betul!” sambut Resya semangat.

Aku mengeluarkan rokokku dari saku celana. Dengan sigap Resya menyambarnya dari tanganku. Lalu menarik sebatang. Aku hidupkan korek api untuknya. Obrolan bersama Henry Tang dan Resya itu, seakan mengulangi kembali cerita awal Henry tentang Hongkong. Sejak masuknya pelaut Portugal Jorge Alvares tahun 1513, Perang Opium Kedua, di Semenanjung Kowloon. Sebua coretan kecil perjalanan dari zaman Neolitikum hingga Neoliberalisme.

Dialog sejarah zigzag itu, membuat kami tertawa sembari melambaikan tangan ke arah kapal Star Ferry yang menyeberangi Victoria Harbour. Kami melihat di buritan kapal ada bendera kecil kelompok New World Group. Mereka membangun tempat pejalan kaki sepanjang tepi laut di sekitar New World Centre di kampung Henry, Tsim Sha Tsui East, Kowloon. "Lima tahun lalu mereka telah membelanjakan sekitar HK $40 juta, untuk membangun Avenue of Stars, sebuah proyek swasta yang didukung penuh pemerintah," ujar Henry sambil tersenyum. (*)

Kowloon, 30 Mei 2009